Alih Fungsi 14.000 Ha Lahan

MAKASSAR, KOMPAS - Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengalihfungsikan lahan seluas 14.000 hektar di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dinilai berpotensi memperparah banjir tahunan di Kota Gorontalo. Penyebabnya, lahan itu merupakan areal resapan air di hulu Sungai Bone.

Hal itu disampaikan pemerhati lingkungan hidup, Danny Pomanto, Senin (28/6). Menurut dia, alih fungsi dari hutan lindung menjadi hutan produksi rentan merusak kawasan di sekitar hulu Sungai Bone. Apabila areal itu rusak, debit air dari Sungai Bone menuju Danau Limboto di Kota Gorontalo akan lebih besar.

Beban yang harus diemban Danau Limboto semakin besar karena danau seluas 3.000 hektar ini juga menjadi hilir dari Sungai Bolango dan Sungai Tamalate. ”Saat ini saja Danau Limboto selalu meluap saat musim hujan. Saya khawatir alih fungsi hutan lindung justru memperbesar cakupan banjir di Kota Gorontalo dan sekitarnya,” kata Danny. Sementara itu, lebar sungai di Pelabuhan Gorontalo yang menjadi pembuangan air ke laut tidak sampai 500 meter.

Kebijakan itu dianggap kurang tepat masuk dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo 2009-2028. Danny menyayangkan sikap Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang telah menyetujui rencana ini pada 25 Mei 2010. ”Menteri Kehutanan terlalu gegabah karena Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) merupakan bagian dari garis Wallace,” kata Danny.

Ancam spesies endemik

Ia mengingatkan, alih fungsi kawasan hutan itu mengancam sejumlah spesies flora dan fauna endemik yang ada di TNBNW. Dalam taman nasional seluas 287.115 hektar ini terdapat 24 jenis mamalia, 125 jenis burung, 11 jenis reptilia, 2 jenis amfibi, 38 jenis kupu-kupu, 200 jenis kumbang, dan 19 jenis ikan.

Satwa endemik, antara lain monyet hitam (Macaca nigra nigra), monyet dumoga bone (Macaca nigrescens), musang sulawesi (Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii), anoa besar (Bubalus depressicornis), dan babirusa (Babyrousa babirussa celebensis), juga hidup di sini. Sementara flora yang khas, antara lain palem matayangan (Pholidocarpus ihur), kayu hitam (Diospyros celebica), dan kayu kuning (Arcangelisia flava).

Namun, penilaian Danny itu disanggah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa. Menurut dia, rencana ini telah dikaji secara matang oleh tim independen yang terdiri atas akademisi, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, staf Kementerian Kehutanan, ataupun anggota Komisi IV DPR. ”Semua sudah dikaji dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Sementara itu, luas lahan persawahan di Pulau Bali berangsur bertambah. Dalam tiga tahun terakhir pertambahan mencapai sekitar 600 hektar setelah setiap tahun menyusut 700 hektar sejak tahun 1997. Adanya subsidi pajak dan subsidi pupuk mendorong petani kembali menggarap sawah.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mencatat total lahan sawah pada tahun 2009 seluas 81.361 hektar. (RIZ/AYS)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/29/04401785/alih.fungsi..14.000.ha.lahan.